^ TOP BACK

Pengunjung

Flag Counter

Live Traffic

Statistik Situs

153000
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
59
318
377
150737
7086
7036
153000

Your IP: 54.145.148.103
Server Time: 2017-03-27 02:33:34

Login Form

Statistik Pengunjung

We have 32 guests and no members online

Kabut Asap

Korban Kabut Asap Bisa Berlindung di Rumah Singgah dan Tenda Isolasi

Jumat, 23 Oktober 2015 06:22

Korban Kabut Asap Bisa Berlindung di Rumah Singgah dan Tenda Isolasi
KOMPAS/MEGANDIKA WICAKSONO
Sejumlah elemen masyarakat di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, memprotes dan menggugat pemerintah atas bencana kabut asap yang terus terjadi, Rabu (21/10/2015). Jarak pandang di Palangkaraya pada pukul 07.00-pukul 10.00 hanya 10-30 meter. 
 

TRIBUNKALTIM.CO, JAKARTA - Masalah kabut asap akibat pembakaran hutan di wilayah Sumatera dan Kalimantan semakin memprihatinkan. Untuk melindungi warga dari kabut asap, Menteri Kesehatan Nila F Moeloek mengaku telah meminta pemerintah daerah menyediakan shelter atau rumah singgah.

"Membuka rumah singgah atau shelter di lokasi setempat. Rumah singgah mungkin bisa disediakan di ruang pertemuan, ruang rapat, swasta," ujar Nila di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Kamis (22/10/2015).

Dalam rumah singgah, kondisi udara diatur dengan adanya penjernih udara atau sirkulasi yang baik. Nila mengatakan, rumah singgah ini utamanya untuk melindungi orang-orang yang berisiko terserang penyakit karena asap, seperti bayi, ibu hamil, lanjut usia, anak-anak, dan mereka yang sebelumnya telah mengidap penyakit kronis.

Baca: Imbas Kabut Asap, 338 Bayi Terserang Pneumonia

Selain itu, hari ini Kemenkes juga mengirim tenda isolasi ke Palangkaraya, Kalimantan. Diharapkan, tenda isolasi juga bisa disediakan di wilayah lainnya. Adanya rumah singgah dan tenda isolasi ini, menjadi lokasi evakuasi warga yang sudah tidak bisa berlindung di rumah mereka sendiri dari kabut asap.

Nila pun meminta petugas medis membuka pelayanan kesehatan selama 24 jam. Seperti diketahui, kabut asap telah menyebabkan ratusan ribu warga di Sumatera dan Kalimantan terkena ISPA (Infeksi Saluran Pernapasan Atas), ribuan warga mengalami iritasi kulit dan mata, dan ratusan lainnya sudah terkena pneumonia.

komentar:

Mari kita renungkan apakah kita ikut membakar lahan atau tidak, atau tetangga kita, atau masyarakat kita, atau perusahaan di tempat kita atau dengan sengaja kita membakar atau tidak sengaja, sekali lagi kita harus instropeksi diri dan ini terjadi setiap tahun.

Pemilu Serentak

Rabu, 20 Pebruari 2013
Pemilu Serentak Dinilai Lebih Efisien
Jika serentak setiap warga negara dapat membuat peta dibenaknya tentang check and balances versi pemilih.
ASH
 

Pelaksanaan pemilu baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres) yang selama ini dilakukan terpisah (tidak serentak) dinilai tidak efisien. Selain biayanya yang sangat besar, pelaksanaan pemilu tidak serentak telah menimbulkan kerugian hak konstitusional warga negara sebagai pemilih.

Atas dasar itu, Pakar Komunikasi Politik, Effendi Gazali mempersoalkan sejumlah pasal dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) ke MK. Effendi memohon pengujian Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres terkait penyelenggaraan pemilu dua kali yakni Pemilu Legislatif dan Pilpres.

Misalnya, Pasal 3 ayat (5) UU Pilpres menyebutkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden dilaksanakan setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD.   

Effendi menilai pelaksanaan pemilu lebih dari satu kali telah merugikan warga negara yang mempunyai hak pilih. “Kerugiannya, kemudahan warga negara melaksanakan hak pilihnya secara efisien terancam dan dana pemilu tidak serentak amat boros, seharusnya bisa digunakan untuk pemenuhan hak-hak konstitusional lain,” kata Gazali dalam sidang perbaikan permohonan di Gedung MK, Rabu (20/2).

Dia mengatakan pelaksanaan pemilu secara serentak selain efisien (hemat) dapat mendidik para pemilih menjadi cerdas. Cerdas yang dimaksud Gazali, dengan menerapkan sistem presidential coattail dan political efficasy (kecerdasan berpolitik). Presidential Coattail, setelah memilih calon presiden, pemilih cenderung memilih partai politik atau koalisi partai politik yang mencalonkan presiden yang dipilihnya.

“Kalau presidential coattail, pemilih memilih presiden sama dengan pilihannya untuk anggota DPR dan DPRD dalam satu partai. Tetapi, kalau political efficasy, dia bisa bisa memilih anggota legislatif dan memilih presiden yang diusung partai lain. Ini bisa dilakukan kalau pemilu legislatif dan presiden dilakukan serentak,” tegasnya.   

Menurutnya, jika pemilu dilakukan secara serentak, setiap warga negara dapat membuat peta dibenaknya tentang check and balances versi pemilih. “Kalau pemilu tidak serentak seperti sekarang, ada campur tangan parpol untuk menerapkan sistem threshold (ambang batas 20 persen dan 25 persen),” katanya. “Pemilu serentak juga untuk menghemat anggaran, seperti biaya politik, biaya kampanye. Hitungan-hitungan banyak pihak itu bisa hemat sampai Rp120 triliun.”

Selain itu, original intent Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945, dapat ditemukan pemikiran awal anggota MPR saat menyusun amandemen UUD 1945 pada tahun 2001. Dengan jelas, Pemilu diselenggarakan lima tahun sekali (serentak) untuk memilih sekaligus anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden.

“Dalam risalah sidang-sidang Panitia Ad Hoc I BP MPR hingga sidang paripurna, selalu muncul kata-kata ‘pemilu bareng-bareng’ (serentak) atau ‘pemilu lima kotak’,” ujar Effendi mengingatkan.  

Untuk itu, dirinya meminta MK membatalkan Pasal 3 ayat (5), Pasal 9, Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 112 UU Pilpres. Sebab, pasal-pasal itu bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), (2) UUD 1945.

Ketua Majelis Panel, Moh Mahfud MD mengatakan permohonan ini akan dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim. Nantinya, akan diputuskan apakah permohonan ini akan dilanjutkan ke sidang pleno atau langsung bisa diambil keputusan.

”Untuk menentukan kelanjutan sidang ini, permohonan ini akan dirapatkan dulu, Saudara tunggu saja panggilan sidang berikutnya!” kata Mahfud.

benarkah lebih efisien??

 

 

Pencarian